Jakarta – Baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi ibu kota negara baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Lokasi yang akan dijadikan ibu kota pengganti Jakarta itu seluas 256 ribu hektare. Dari luasan tersebut, 56 ribu hektare akan dipakai untuk kawasan inti, dengan kawasan pemerintahan seluas 5.600 hektare.
Proses pemindahan ibu kota baru negara ini nantinya akan dilakukan oleh Badan Otorita Ibu Kota (BOI). Presiden mengatakan, pembentukan Badan Otorita direncanakan akhir bulan Desember ini.
“Badan Otorita rencananya akhir bulan ini tetapi kalau terlambat, ya paling Insya Allah di awal Januari sudah selesai. Sudah selesai semua,” ujar Presiden Jokowi seperti dikutip dari keterangan resmi Kemenhub.
Meski belum ditentukan secara pasti kapan pembangunan di Ibu Kota baru dimulai, tapi berbagai persiapan sudah mulai dilakukan khususnya terkait transportasi atau kendaraan yang akan beredar di sana. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah diminta oleh Presiden Jokowi untuk menyiapkan kendaraan-kendaraan listrik dan berbasis baterai yang akan beroperasi di sana. Presiden Jokowi menginginkan tidak ada lagi kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil.
“Nanti akan ada kereta listrik dan di dalam kotanya ada bus autonomus (tanpa sopir) dan disediakan kendaraan kecil seperti sepeda motor listrik dan sebagainya, yang tidak ada bahan bakar fosilnya,” kata Menhub Budi.
Menhub menambahkan bahwa pihaknya berencana akan melakukan pembangunan infrastruktur transportasi dengan seminimal mungkin menggunakan anggaran dari APBN.
Infrastruktur untuk Bus Listrik
Menhub Budi berkomitmen mengutamakan pembangunan infrastruktur transportasi massal terutama untuk bus listrik di Ibu Kota baru nanti. Hal ini agar nantinya angkutan massal menjadi pilihan utama bagi masyarakat Kalimantan Timur. Dengan begitu, lanjut Budi diharapkan penggunaan kendaraan pribadi bisa ditekan. Bila seandainya terpaksa harus menggunakan kendaraan pribadi sebagai mobilitas sehari-hari di Ibu Kota, disarankan memakai kendaraan berbasis listrik.
“Jadi memang kita konsisten untuk transportasi (berbasis) kendaraan massal untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi. Kalau pun ada kendaraan pribadi, saya inginkan kendaraan bertenaga listrik yang beroperasi,” ungkap Menhub.
Ada banyak keuntungan yang bisa dirasakan dengan menggunakan kendaraan listrik. Satu di antaranya adalah kualitas udara semakin membaik. Menhub Budi percaya dengan kehadiran kendaraan listrik bisa menjadi solusi mengatasi permasalahan polusi udara.
Sumber artikel: carmudi.co.id
